foto : dok.bpkp ntb
BIDIKNews - Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB menyebutkan bahwa provinsi NTB memiliki Infrastruktur Bendungan terbanyak se indonesia dengan jumlah 72 buan bendungan, baik yang kecil sedang hingga mega bendungan. Sebuah jumlah yang cukup menggembirakan bagi rakyat NTB. Pembanguan Bendungan ini merupakan satu dari sederet panjang hajat pemerintah untuk memakmurkan rakyat yang secara perlahan akan terwujud.
Menindaklanjuti brainstorming antara Kepala Perwakilan BPKP NTB, Ilham Nurhidayat dengan Kepala BWS Nusa Tenggara I, Hendra Ahyadi pada minggu lalu, Selasa (25/1) Kepala Perwakilan BPKP NTB beserta tim mendapat kunjugan dari BWS NT I dalam hal ini dihadiri oleh tenaga ahli bendungan, Kasatker DOISP, PPK Perencanaan, serta Staf Satker DOISP dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas atas Pemanfaatan Pembangunan Bendungan di Provinsi NTB.
Brainstorming adalah sebuah metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menghasilkan beragam ide baru sebanyak mungkin .
Dikutip dari laman resmi Kominfo BPKP NTB, menyebutkan Dalam rangka Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), BPKP NTB melihat bendungan di Provinsi NTB merupakan infrastruktur strategis yang berdampak cukup penting bagi kesejahteraan masyarakat, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan nasional, BPKP melaksanakan pengawasan untuk mengurai permasalahan pengelolaan bendungan dengan melaksanakan kegiatan forum diskusi bersama dengan tenaga ahli bendungan dari BWS NT I.
Dari proses pengawasan ini, diharapkan dapat menemukan titik permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengelolaan bendungan secara umum di Indonesia sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis kepada seluruh stakeholder untuk menjadi perbaikan ke depan serta infrastruktur terbangun dapat memberikan manfaat yang lebih optimal untuk masyarakat. Demikian tulis laman resmi Kominfo BPKP NTB.
 |
| Kepala BPKP Perwakilan NTB, Ilham Nurhidayat. |
Pada bagian lain laman resmi Kominfobpkpntb juga mengungkapkan bahwa BPKP Provinsi NTB melakukan kegiatan Bimtek dan Reviu LKPD Pemerintah Kab. Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021, dengan tujuan Untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga diperlukan peranan dari SPIP yang optimal. SPIP dapat optimal apabila didukung oleh APIP yang kompeten, yang akhirnya akan berdampak pada hasil pengawasan yang berkualitas.
Dalam rangka penyusunan dan finalisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rabu (26/1) BPKP NTB melakukan Kegiatan bimtek ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 26-28 Januari 2022 tersebut Dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPKP NTB, Ilham Nurhidayat. Bimtek dihadiri oleh pejabat dan pegawai Pemda Kab. Sumbawa Barat, antara lain Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) beserta jajarannya. Adapun pemateri dalam bimtek ini adalah Korwas bidang APD Pujito Kusworo beserta tim.
Pewarta : dae ompu
editor : BN-007
0 Komentar