BidikNews,Mataram,NTB – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi terkait kapmanye Gerakan satu hati Dalam Pancasila Menjaga NKRI dalam Menghalau Hoax dan Isu Sara di Mataram.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pembicara antara lain, Kepala Dinas Konumnikasi da nInformasi Provinsi NTB, DR.Najam, ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud serta Guru Besar UIN Mataram Prof.Dr.H.Kadri, M.Si.
Hadir dalam kegiatan itu antara lain, Kepala BakesbangPol Provinsi NTB serta seluruh elemen masyarakat seperti Komunitas Toonghoa, Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok, Tokoh Masyarakat Sasak, Tokoh Keluarga Etnis Jawa, Persatuan Wredatama NTB, Tokoh Agama, Tokoh Wanita serta Tokoh Pemuda yang tergabung dalam kaum Milenila NTB dll.
Kampanye Gerakan satu hati dalam Pancasila tersebut dilaksanakan pada Kamis, 24 Agustus 2023 yang bertempat di Hotel Puri Indah Jalan Sriwijaya Mataram dan dipandu oleh Drs. Sofyan Abdullah selaku Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi NTB.
Turut Hadir dalam kegiatan Kampanye Gerakan Satu Hati dalam Pasncasila tersebut Direktur Bina Ideologi Kemendagri, Bapak Drajat Wisnu Setiawan.
Prof. Dr. H. Kadri, M.Si, Guru Besar Program Pascasarjana UIN Mataram pada kesempatan itu menyampaikan materi dengan tema “Penggunaan Komunikasi Politik Yang Baik Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Jelang Pemilu 2024”
Belajar dari Pengalaman Pilpres 2019, kata Prof. Dr. H. Kadri, M.Si terjadi Kontestasi dua pasangan capres-cawapres 2019 berimbas pada rivalitas dua pendukung. Fenomena rivalitas “Cebong” versus “Kampret” saat Pilpres 2019 ketika itu menjadi pengalaman politik buruk di tanah air.” Katanya.
Lewat saling serang di dunia maya (konflik di udara), yang ditandai dengan ujaran kebencian, penghinaan, dan kata-kata kotor pada pendukung lain tak terhindarkan sehingga tensi rivalitas yang sangat tinggi, ditunjang pula dengan konten-konten hoax seputaran Pilpres yang terus diproduksi,”lanjutnya.
Prof. Dr. H. Kadri, M.Si juga mengungkapkan Data tentang Hoaks jelang Pilpres 2019 yang menyebutkan bahwa, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat terdapat 230 hoaks yang terklarifikasi sebagai disinformasi selama periode Juli-September 2018.
 |
| Prof. Dr. H. Kadri, M.Si ketika memaparkan materi dihadapan peserta |
Rinciannya, beber Prof. Kadri, hoaks pada Juli 2018 sebanyak 65 konten, Agustus 2018 sebanyak 79 konten, dan meningkat menjadi 107 konten pada September 2018. Sehingga Jumlah hoaks politik mencapai 135 buah atau 58,7%. Sisanya, 7,39% bermuatan agama, 7,39% penipuan, 6,69% lalu lintas, dan 5,2% kesehatan. Sedangklan Hoaks paling banyak disebarkan kata Prof Kadri, di Facebook (47,83%), Twitter (12,17%), Whatsapp (11,74%), dan Youtube (7,83%).
Tentunya, Efek sosial dari rivalitas politik yang tidak terkendali, ungkap Prof Kadri, Berawal dari saling kecam tentang pilihan politik di sosial media.” Ujar Guru Besar UIN itu. Akibat Konflik sosial saat Pilpres 2019 tersebut kata Prof Kadri, bertentangan dengan nilai Pancasila & Kontras dengan prinsip komunikasi yang baik,”katanya.
Langkah apa yang harus dilakukan untuk menghindari musibah yang ditimbulkan akibat penggunaan media sosial itu. Maka sangat Penting adanya komunikasi yang baik berbasis nilai-nilai Pancasila terutama di tahun politik,” kata Prof yang murah senyum itu.
Prof. Dr. H. Kadri, M.Si menyampaikan, Berdemokrasi lewat Pemilu adalah amanat Pancasila, dan cara berdemokrasi yang baik harus dilakukan dengan komunikasi yang baik pula. Ia juga menjelskan, Pemilu bertujuan untuk mencari pemimpin. Gawe demokrasi yang bertujuan baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Salah satu jenis cara yang baik dalam berdemokrasi adalah berkompetisi dengan komunikasi yang baik tanpa konflik sosial,” terangnya.
Komunikasi yang baik, jelas Kadri, dapat diambil dari nilai-nilai yang baik yang dimiliki oleh suatu bangsa. Salah satunya adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sejalan dengan prinsip komunikasi yang baik,” katanya.
Lalu, Seperti apa Komunikasi yang Baik itu,” sebut Kadri, Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang berisi pesan baik, disampaikan dengan cara yang baik, oleh orang baik dengan tujuan mendatangkan kebaikan. Komunikasi yang baik tersebut dapat diwujudkan antara lain dengan memanfaatkan nilai-nilai baik yang ada dalam Pancasila, yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan,” katanya.
Ada Sejumlah Nilai-Nilai Kemanusiaan Untuk Komunikasi Yang Baik Dalam Pemilu,Kata Prof.DR.H.Kadri,M.Si, yakni Komunikasi yang baik harus dilandasi dengan sikap empati.
“Kita harus memikirkan perasaan dan respon orang lain sebelum kita mengirim pesan. Komunikasi adalah proses “transaksional”, di mana setiap orang mentransaksikan dan memikirkan perasaan orang lain sebelum memilih pesan yang tepat untuk disampaikan.” Jelasnya.
Salah satu prinsip komunikasi adalah “komunikasi dapat diprediksi”. Artinya kita dapat membayangkan respon orang lain atas pesan yang kita sampaikan. Kita akan tahu bahwa orang akan marah jika kita menghinanya. Oleh karena itu, komunikasi yang baik akan diprediksi mendapat respon yang baik. Empati dan penghargaan pada orang lain adalah esensi nilai kemanusiaan dalam berkomunikasi,” lanjut Prof Kadri.
Mengutip Aristoteles, Komunikator yang baik adalah yang memiliki nilai “pathos”, yakni komunikator yang pesannya mampu menyentuh perasaaan dan emosi orang lain.” Kata Prof Kadri lagi.
 |
| Peserta ketika mengikuti pemaparan materi dari pembicara |
Prof Kadri juga menjelaskan, Bagaimana Nilai Persatuan untuk komunikasi yang baik dalam Pemilu. Dijelaskannya, Secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu “cum”, sebuah kata depan yang artinya dengan, atau bersama dengan, dan kata “units”, sebuah kata bilangan yang berarti satu.
Dua kata tersebut membentuk kata benda “communion”, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan gabungan, pergaulan, atau hubungan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang menghadirkan kebersamaan makna, kebersamaan tujuan, dan kebersamaan orientasi.
Oleh karena itu kata prof Kadri, prinsip kebersamaan/seimbangan pemahaman dalam komunikasi berkontribusi bagi kesamaan tujuan komunikasi. Semua stakeholders Pemilu dapat mewujudkan Pemilu yang berintegritas jika sama-sama memiliki komitmen, tujuan, dan sama-sama menjaga kondusifitas, serta sama-sama menjaga etika berkomunikasi.
Selain nilai Persatuan kata Prof Kadri, ada juga Nilai Kerakyatan untuk komunikasi yang baik dalam Pemilu. Dijelaskannya, Nilai kerakyatan terkait dengan kesetaraan sebagai warga negara dan mengedepankan musyawarah dalam berdemokrasi atau dalam mengambil keputusan. Komunikasi yang inklusif dan mengedepankan kesetaraan harus dilakukan dengan penuh keterbukaan.
Dalam konteks inilah pentingnya perjumpaan dalam komunikasi, baik perjumpaan di dunia fisik/nyata maupun perjumpaan di dunia maya. Perjumpaan yang baik adalah perjumpaan dalam kesetaraan, perjumpaan dalam keterbukaan dan berdemokrasi.
Semua harus dibicarakan bersama dan diambil keputusan terbaik. Kalau komunikasi seperti ini bisa dilakukan maka tidak akan ada gunjingan, hinaan dan ujaran kebencian di ruang publik atau di media sosial. Di sini lah pentingnya “public sphere” dalam komunikasi.
Sembari mengutip seorang ahli yang bernama Habermas, Prof Kadri mengatakan, Demokrasi dalam berkomunikasi dapat diwujudkan jika setiap orang mererapkan gaya komunikasi konteks rendah (low context communication), yakni berkomunikasi apa adanya.
 |
| Penyerahan cendera mata berupa Bendera Merah Putih kepada 20 peserta |
Selain Nilai persatuan dan Nilai kemanusiaan kata Prof Kadri, ada juga Nilai Keadilan untuk komunikasi yang baik dalam Pemilu. Dikatakannya, Komunikasi harus mengedepankan nilai keadilan, dan tidak boleh diskriminasi. Pesan-pesan baik dari pemerintah dan pihak berwewenang seperti penyelenggara Pemilu harus disampaikan untuk semua, bukan untuk kelompok tertentu.
Ketidakadilan sosial (dalam bentuk kebijakan) antara lain berawal dari diskriminasi komunikasi. Kita trauma dengan ketidakterbukaan rezim Orde Baru,”katanya.
Pesan komunikasi harus membahagiakan dan menyenangkan, bukan menakutkan. Komunikasi yang baik dan menyenangkan (dari segi konten, metode/media, dan komunikator) adalah sumber kebahagiaan.
“Jangan sampai ruang publik saat Pemilu dikotori oleh pesan-pesan kebencian. Kita orang-orang baik ini harus menjadi pelopor dalam menghadirkan ruang komunikasi yang menyenangkan.” Kata Kadri lagi.
Diakhir pemaparannya, Prof. DR. H. Kadri, M.Si mengungkapkan Hasil penelitian panjang (22 tahun) yang dilakukan Michael Babyak dari Duke University dengan beberapa koleganya dari berbagai universitas di Ameriak Serikat, dengan sampel 750 orang kulit putih dari kelas menengah.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang berkomunikasi tidak efektif seperti tidak tulus, tidak hangat, tidak akrab, tidak suka berteman, dan senang memusuhi orang lain, berpeluang 60 % lebih tinggi menemui kematian pada usia dini dibandingkan dengan orang-orang yang berperilaku sebaliknya,” tutup Prof Kadri.
Ketua KPU NTB, Suhardi Soud Ajak Masyarakat Santun Ketika Bermedsos
 |
| Ketua KPU NTB, Suhardi Soud |
Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, dalam pemaparannya menyampaikan peran KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tentunya, KPU akan menjabarkan dan melaksanakan program sesuai tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanyamasing-masing.
Pesta demokrasi di Indonesia yakni Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Namun euforianya sudah dapat dirasakan mulai sekarang. Berbagai partai politik sudah semakin intens menyiapkan seluruh elemennya untuk menyambut Pemilu 2024.” Ujar suardi Soud.
Seiring dengan gegap gempitanya menyongsong Pemilu 2024, muncul berbagai perbincangan yang mengarah pada kekhawatiran terkait penyelenggaraannya, diantaranya apakah Pemilu mendatang dilaksanakan lebih transparan dari sebelumnya, atau apakah hasil pemilu dapat diketahui lebih cepat? Beragam pertanyaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Merespon hal tersebut, Ketua KPU NTB mengatakan, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada tahun ini (2022). Terdapat hal menarik dalam penyelenggaraan pemilu mendatang, yakni penggunaan teknologi digital.
Tentunya, penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan Pemilu akan mampu membuat Pemilu 2024 menjadi lebih efisien dan efektif baik dari segi sumber daya manusia maupun pembiayaan.
“Untuk itu, penggunaan teknologi pada Pemilu ke depan harus menjadi solusi guna mengurangi beban kerja mulai dari level kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga performa dari para petugas dapat terjaga lebih prima,” lanjutnya.
Selain itu, penggunaan teknologi digital pada pemilu diklaim dapat mendorong transparansi dan membuka ruang bagi masyarakat lebih luas untuk mengawal jalannya proses pemilu yang transparan.
Suhardi Soud juga menyinggung penggunaan medsos oleh masyarakat menjelang pemilu 2024. Dikatakannya, di era digital saat ini, dimana komunikasi bisa dilakukan secara bebas tanpa batasan waktu dan tempat, ada banyak hal yang terabaikan.
Masyarakat Indonesia harus menjunjung adat ketimuran dapat menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia yang sudah dikenal dunia seperti keramah-tamahan dan kesopanannya.
Sayangnya, hal ini sepertinya terlupakan dan terabaikan ketika berselancar di dunia maya. Kerena itu, harus ada etika dalam pengamalan pancasila, sopan santun dalam dunia nyata dan dunia maya sebagai salah satu bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila.” Kata Suhardi Soud.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTB,DR Najam, Aib Aib dibuka melalu Medsos Bukti Tanda-tanda Akhir Jaman.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTB,DR Najam menyampaikan, bahwa menjelang pemilu 2024 kita semua sedang di uji, karena kita semua memiliki rahasian dan pilihan masing-masing, punya fanatisme masing-masing. Namun fanatisme dan pilihan itu saat ini sudah berpindah dari dunia nyata ke dunia maya.
DR.Najam tak menampik jika melalui dunia maya sejumlah aib diumbar di medsos sehingga masyarakat luas mengetahui apa yang harusnya menjadi rahasia masing-masing.
Kalau jaman dulu, kata DR.Najam kita masih bisa berlindung karena aib kita tertutup, tetapi karena sekarang jaman digital maka semua aib yang tersembnyi dapat diketahui oleh orang lain secara luas. Inilah yang dikatakan oleh ahli agama yang menyebut sebagai tanda-tanda akhir jaman.” Kata Najam.
Kondisi inilah yang harus diperhatikan oleh kita yang menggunakan media sosial dengan cara menyampaikan informasi serta berkomunikasi yang baik dengan orang lain.
Karena itu, Kadis Kominfotik NTB mengharapkan agar, masyarakat tidak memanfaatkan medias sosial yang semabarangan yang pada gilirannya dapat menjerumuskan kita dalam jurang kehancuran dan kebinasaan.
Jadikan Media sosial sebagai wahana edukasi untuk saling mengingatkan kita dalam kebaikan, kebenaran dan kesabaran serta kepada bapak-bapak dan ibu peserta yang hadir ini agar senantiasa mengingatkan anak-anak muda supaya nilai-nilai dasar kearifan local, nilai-nilai dasar pancasila, kultur budaya tetap menjadi kebanggaan kita.
“Pergunakan bahasa yang baik,Hindari Penyebaran SARA, Pornografi dan Aksi Kekerasan, Kroscek Kebenaran Berita, Hargai Hasil Karya Orang Lain, Jangan Terlalu Mengumbar Informasi Pribadi,” pesan Kadis Kominfotik NTB.
Diakhir penyampaiannya, Kadis Kominfotik NTB DR, Najam mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga “Jari jemari” ketika bermedsos agar tidak menjadi bencana dan malapetaka bagi kita.
“Mari kita menjaga “Jari Jemari” kita ketika menggunakan media sosial agar selamat dari bahaya dan malapetaka,” tutup DR,Najam.
Sosialisasi dan kampanye Gerakan Satu Hati Dalam Pancasila Menjaga NKRI dalam Menghalau Hoax dan Isu Sara di Mataram ini ditutup langsung oleh Direktur Bina Ideologi Kemendagri, Bapak Drajat Wisnu Setiawan.
 |
| Drs. Sofyan Abdullah, Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi NTB bersama Direktur Bina Ideologi Kemendagri, Bapak Drajat Wisnu Setiawan. |
Dalam sambutannya, Drajat Wisnu Setiawan menyampaikan terima kasih kepada nara sumber dan peserta yang dari awal hingga akhir tetap mengikuti acara tanpa ada yang meninggalkan ruangan. Dikatakannya, sebagai pemerintah selaku aktor dan masyarakat sebagai pelaku penyelenggaraan pemilu berkewajiban untuk dapat menciptakan pemilu yang cerdas dan berkwalitas serta kondusif dan aman.
Drajat Wisnu Setiawan. juga mengatakan, salah satu indikator pemilu yang berkwalitas berkwalitas serta kondusif dan aman adalah bagaimana kita memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar. Selain itu masyarakat juga diharapkan dapat memilih pemimpin yang amanah dan tegas, berkapasitas yang dapat mebawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Drajat Wisnu Setiawan juga berharap kepada peserta yang hadir dalam kegiatan ini agar apa yang telah disampaikan oleh para pembicara dapat di tularkan dan disampaikan kepada keluarga, tetanmgga serta komunitas-komunitas yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Serta dapat mengajak warga masyarakat lainnya untuk menyalurkan hak pilihnya.
Pewarta : Dae Ompu
0 Komentar