BidikNews.net,Mataram - Ketika tahapan Pilkada bergulir, beberapa calon kepala daerah secara terang-terangan menyertakan foto dan nama Prabowo dengan berbagai pernyataan seperti "Calon Gubernur Pilihan Prabowo" dan kalaimat-kalimat lainnya.
Menurut Pengamat Politik dari UIN Mataram, ini menyuebutkan bahwa cara seperti itu sama dengan upaya mereduksi ketokohan Jenderal Prabowo yang dikenal sebagai Presiden yang akan dilantik tanggal 20 Oktober mendatang, dan pemimpin untuk semua rakyat dan calon kepala daerah dari partai mana pun.
Menurut, Prof.Kadri, memang dari segi Partai, Prabowo adalah ketua Partai Gerindra, tapi begitu menjadi Presiden maka Beliau harus dilihat sebagai pemimpin semua, sehingga ketika diperhadapkan dengan realitas kontestasi politik seperti Pilkada yang melibatkan banyak pihak maka Jenderal Prabowo harus dihadirkan sebagai Pemimpin Negara dan pemimpin untuk semua.”ujarnya.
Hal ini untuk menunjukkan bahwa Presiden terpilih Prabowo mendorong tumbuhnya demokrasi di daerah tanpa intervensi pusat atau negara.
Oleh karena itu menurut Prof. Kadri, kampanye yang menyertakan embel-embel Prabowo dianggap tidak relevan dan pengaruh yang signifikan bagi pembangunan di daerah.
"Menurut saya, siapa pun yang terpilih menjadi kepala daerah seperti Gubernur, pasti dan dijamin akan taat, manut, dan bersinergi dengan Presiden.”katanya.
Karena Presiden atau pemerintah pusat memiliki instrumen yang kuat untuk memaksa kepala daerah taat kepadanya. salah satu di antaranya adalah, lewat uang APBN yang ditransfer ke daerah seperti DAK, DAU, dan dana-dana lainnya". Jelasnya.
Prof. Kadri menambahkan, sejak kita meredeka tahun 1945, tidak ada daerah yang menjadi oposisi pemerintah, semuanya sami'na waata'na pada Presiden karena mereka dilantik oleh Presiden.
"Jika Kepala Daerah harus atas keinginan Presiden maka tidak perlu ada Pilkada dan tidak perlu meminta rakyat untuk memilih kepala daerahnya, diganti saja regulasinya dengan penunjukkan kepala daerah oleh Presiden" demikian Prof Kadri mempertegas pernyataannya.
Di akhir wawancaranya dengan media, Prof. Kadri menyarankan agar Prabowo bisa melanjutkan tradisi baik yang dilakukan Jokowi untuk NTB.
Meskipun Jokowi kalah di NTB dalam dua kali Pilpres dan tidak ada kader separtainnya yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, tetapi Beliau tetap memperhatikan pembangunan di NTB. Bahkan proyek-proyek strategis nasional seperti Sirkuit Mandalika termasuk bendungan-bendungan mamupun sejumlah ruas jalan dibangun oleh APBN. Karena itu Prabowo diharap dapat mengikuti langkah bijak yang telah dilakukan presiden Jokowi,” tutup Prof. Kadri
Pewarta; Dae Ompu
0 Komentar